“Di Puri kami dilahirkan, Di Masyarakat kami dibesarkan, Memimpin Denpasar sebagai panggilan pengabdian, Mensejahterakan Masyarakat adalah tujuan kami”

Dalam sebuah momen upacara ritual, seorang pemuda dengan serius terlibat pembicaraan dengan tiga orang kawannya. Tanpa sadar, dengan berdiri melingkar, telah berkumpul lebih banyak orang lagi untuk mendengarkan ceritanya. Telah berkumpul 6 orang yang dengan serius mendengarkan ceritanya. 

Padahal di dalam pura, masih berlangsung prosesi ritual yang bahkan mencapai tengah malam. Tanpa peduli suara gamelan yang terus menghidupi malam, si pemuda ini dengan menggebu-gebu bercerita dengan tanpa henti pada kawan-kawannya. 

Ternyata, bukan membicarakan tafsir mimpi untuk nomor togel atau membicarakan masalah desa adat, tapi mereka membicarakan bagaimana saling dukung mendukung menjelang Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkadal) beberapa tahun silam di Bali. Tentunya dengan jago-jago mereka sendiri.

Mendadak, dari saku kemeja safari putih yang diperguanakan si pemuda keluar tumpukan kartu nama. Tanpa ragu ia membagi-bagikan kartu nama itu pada kelima kawannya. Ternyata bukan kartu namanya, tapi kartu berisi dua foto pria berdasi dan kalimat yang berbunyi; 

“Di Puri kami dilahirkan, Di Masyarakat kami dibesarkan, Memimpin sebagai panggilan pengabdian, Mensejahterakan Masyarakat adalah tujuan kami”. 

Ternyata itu adalah kartu kampanye untuk salah satu calon bupati/walikota dan wakilnya yang akan bertarung pada Pilkada suatu waktu di Bali. Dengan kartu kampanye itulah si pemuda tadi berusaha untuk mencari dukungan untuk jagonya ini. Dengan harapan nanti bisa memenangkan suara terbanyak dari pemilihan langsung Pilkada. 

Yang membuat si pemuda tadi semangat untuk menggalang dukungan adalah karena si calon bupati/walikota adalah sesuhunannya, ratu-nya (rajanya, orang yang disembahnya). Disembah dalam arti ini adalah si pemuda tadi adalah parekan (abdi) dari si calon bupati/walikota tadi. Sebagai seorang parekan yang baik, ia harus mendukung ratunya menjadi “pemimpin” di kabupaten/kota. Tanpa ragu, ia menyanggupinya dan akan berusaha untuk mencari pendukung di desanya.

Si calon bupati/walikota adalah salah satu keluarga puri. “Di Puri kami dilahirkan” mengandung maksud bahwa si calon buapti/walikota ini adalah trah puri yang mempunyai sejarah untuk memimpin masyarakat para parekannya. Puri memiliki kekuatan yang penting untuk menarik massa dengan daerah pengaruh dan taklukannya, daerah kekuasaannya. 

Puri juga menjadi sentral dari bermainnya kekuasaan pada bali zaman kolonial. Seorang raja dengan daerah kekuasaannya bisa membawahi beberapa desa dengan jumlah penduduk ribuan bahkan jutaan manusia di Bali. Berbagai puri-puri yang tersebar di Bali menjadi sentrald an pertarungan dari perebutan kekuasaan, sumber peberontak dan juga sekaligus pengikat yang paling kuat untuk bersatu.

Kasus yang dialami si pemuda menunjukkan bagaimana patuhnya ia terhadap perintah dari ratunya yang menugaskannya untuk menjadi tim kampanye/sukses dengan menggalang dukungan dengan teman-temannya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, di upara ritual ia juga berkampanye untuk menyebarkan kartu untuk memilih jagoannya. 

Dalam ritual/upacara, manusia Bali juga berpolitik dalam artian yang sebenarnya. Dalam terori-terori tentang Bali kolonial, Bali dengan upara ritualnya seolah steril dengan politik. Bali adalah daerah “praktek budaya” yang anti politik. Bali adalah daerah untuk menunjukkan bagaimana manusia sangat tekun untukmelakukan ritual persembahan kepada tuhannya. Tapi argumen semua itu gugur dengan begitu ritual dari awalnya diambil alih oleh kekuasaanya untuk mensubversinya menjadi alat kekuasaan untuk menindas (menjajah) masyakatnya, parekannya.

Puri juga menjadi kontestan paling awal saat perebutan-perebutan kekuasaan raja-raja zaman kolonial di Bali. Basis kekuasaan oligarki ini dimanfaatkan betul oleh kolonialis untuk menjadi instrumen pemecah belah dan basis dukungan yang paling solid. Maka janganalah heran jika Puri menjadi alat atau lebih tepatnya “mainan” kolonialis untuk membuka jalan merebut kekuasaan negara jajahannya. 

Tuduhan puri-puri yang opurtunis dan pengkhianat menjadi lekat dari ingatan masyarakat terhadap puri yang dekat dengan kolonialis. Semenatara sebagian puri menjadi martir dalam bertempur melawan kolonialis. Atau dalam mitos perjuangan heroik masyakat Bali disebut puputan.

Maka puri tidak bisa dilepaskan dari kontestasi politik dan kekuasaan. Zaman Orde Baru, puri dengan trah dan pendukungnya juga memainkan perannya dalam mengelola dan mempertahankan kekuasaan negera yang kuat. Puri juga berperan dalam menguatkan pemerintahan dan negara. Klarena juga puri bias berperan sebagai negara tradisional. 

Tapi kini—dalam zaman modern—puri telah merubah dirinya menjadi negara modern dengan basis logika tradisional—dengan menggunakan dukungan/massa dari garis kekauasaan puri sebelumnya. Keberadaan puri-puri di Bali, khususnya di Denpasar, menunjukkan itu semuanya. 
Puri Pemecutan (Golkar), Puri Satria (PDIP), dan ditambah dari puri-puri kecil lainnya yang ikut saling dukung-mendukung dalam perebutan kekuasaan. Beberapa masuk ke dalam legislative.

Kini, permainan dukungan dan adu kekuatan feodalis (tradisional) yang diwariskan oleh puri zaman kolonial, kembali dimainkan oleh para generasi terbaru puri, yang ingin menyulap puri menjadi pemain baru dalam bingkai negara (state) dan kuasa (power). 

Dalam berbagai kesempatan, dalam kontestasi perebutan kekuasaan kabupaten/kota di seluruh Bali, puri memainkan (meski tidak selalu) memainkan peranan yang sangat penting. Banyak kita lihat para calon bupati/walikota beranjangsana (medharma suaka) untuk memperoleh dukungan dari para elit puri dan para parekannya.  

Selain politik trah puri dengan basis massanya, garis keturunan dan persaudaraan menjadi alasan kuat lainnya yang mempengaruhi politik di Bali. Khsususnya dalam Pilkada nanti, kesan ini terlihat sangat jelas. Si pemuda nanti jelas mengatakan bahwa kaitan persaudaraan antara satu puri dengan puri lainnya bias menjadi faktor pengikat dukungan yang lumayan ampuh. 

Maka dilakukanlah pertemuan-pertemuan khususnya dengan dalih sima krama (silaturahmi) untuk menggalang dukungan. Bahkan di setiap-setiap pertemuan, dilakukan acara mesuaka (berjanji) akan mendukung calon tertentu. Persis dengan acara kebulatan tekad saat rezim orde baru dan Golkar mempraktekkan acara seperti ini.

Maka puri dan politik menjadi rangkaian yang tak terpisahkan dalam proses perebutan kekuasaan di Bali. Puri dan politik saling berelasi dengan satu bahasa yang sama, “kuasa”, dengan imaji romantisme kejayaan puri dan politik negara modern dalam partai-partai politik yang ada. 

Puri telah menjadi “partai politik” tradisonal yang menjadi gerbong dan payung berbagai kelompok dan golongan untuk menggalang kekuatan dan kekuasaan. Sementara semuanya itu merupakan jejak-jejak konstruksi Bali kolonial yang terus terendap dalam masyarakat Bali. 

Ingatan kolonial itu adalah puri menjadi areal kontestasi dan gugatan yang kini bukan dimainkan oleh para kolonialis dari negeri barat, tapi dimainkan sendiri oleh para pribumi yang melakukan praktek kolonisasi para sesamanya. Praktek-praktek kolonial telah diadopsi untuk diterapkan dengan pola yang sama.

I Ngurah Suryawan, Antropolog dan Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Warmadewa. Peneliti di Warmadewa Research Centre (WaRC) Bali.