Produktivitas pertanian menjadi isu strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan dan stabilitas harga di Provinsi Bali. 

Menanggapi tantangan ini, Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali menggelar High Level Meeting (HLM) dengan tema Mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Melalui Penguatan Lahan Pangan Berkelanjutan, Pengairan, dan Benih Unggul.

HLM TPID Bali dibuka langsung oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H, serta menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E.,

dan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan Badan Pangan Nasional yang diwakili oleh Freddy, S.T.P, M.Sc., M.P.S., Ph.D.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa inflasi tahunan Bali per Januari 2025 tercatat sebesar 2,41% (yoy), masih dalam target sasaran inflasi nasional 2,5±1%. 

"Namun, tantangan pengendalian inflasi bersifat multidimensi, mencakup risiko global seperti potensi perang dagang dan gangguan rantai pasok pangan serta energi,” ungkapnya, dalam keterangan resminya, Senin (17/2/2025).

Sementara itu, tekanan permintaan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Ramadhan, Galungan, Kuningan, Nyepi, dan Idul Fitri, berpotensi meningkatkan harga komoditas hortikultura, bahan bakar rumah tangga, dan minyak goreng.

Untuk memastikan ketahanan pangan Bali, sejumlah tantangan harus diatasi, seperti berkurangnya luas lahan pertanian, rantai pasok yang belum efisien, dan kurangnya pembiayaan sektor pertanian. 

Oleh karena itu, sinergi erat antar pemangku kepentingan diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui: Penguatan lahan pangan berkelanjutan, Peningkatan sistem pengairan.

Penggunaan benih unggul, Hilirisasi produk pertanian dan Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)

Langkah-langkah ini selaras dengan Hasil Kesepakatan HLM Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2025 yang menitikberatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga pasokan pangan.

Dalam diskusi, salah satu sorotan utama adalah perbedaan harga gabah kering di tingkat petani yang rendah, sementara harga beras di pasaran tinggi. 

Hal ini disebabkan oleh distribusi gabah kering ke luar Bali untuk diolah menjadi beras, kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan optimalisasi peran penggilingan padi (Rice Milling Unit/RMU) di Bali serta optimalisasi Perumda sebagai offtaker. Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) juga menjadi solusi dalam menjamin kepastian pasar bagi petani dan menjaga stabilitas harga.

Sementara itu, berdasarkan laporan Bulog, Pertamina, dan Hiswana Migas, stok beras, BBM, dan gas elpiji terpantau aman menjelang HBKN.

Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menegaskan bahwa permintaan pangan di Bali dipengaruhi oleh sektor pariwisata. 

Sebagai destinasi wisata dunia, ketersediaan pangan tidak hanya harus mencukupi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan. Namun, lahan pertanian terus mengalami penyusutan akibat alih fungsi untuk sektor pariwisata.

Oleh karena itu, kolaborasi TPID Bali perlu diperkuat guna merumuskan inovasi peningkatan produktivitas pertanian, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Bali.