Di tengah pemanggilan sejumlah nama oleh Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, untuk Kabinet Indonesia Maju (KIM), harapan agar menteri yang terpilih mampu mengakomodasi seluruh perangkat kementerian semakin menguat. 

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pemilihan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), yang berada di bawah kendali Kementerian BUMN.

Menteri BUMN yang baru diharapkan dapat menunjuk sosok berintegritas tinggi, beretika, dan menguasai bidang kelistrikan untuk memimpin PLN. 

Pemilihan Dirut diharapkan berasal dari kalangan internal yang telah meniti karir di PLN sejak awal.

Dalam tiga kali pergantian Dirut PLN di era pemerintahan Presiden Jokowi, semuanya berasal dari kalangan eksternal, yang menimbulkan kritik dari berbagai pihak.

Menurut Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, PLN adalah BUMN yang memiliki peran strategis, sehingga harus dipimpin oleh orang yang memahami manajemen dan sistem kelistrikan dari dalam. 

Ia menegaskan bahwa Dirut PLN seharusnya berasal dari kalangan internal yang benar-benar memahami seluk-beluk perusahaan.

"Sudah seharusnya ada perubahan pola di Kementerian BUMN terkait penetapan Dirut PLN, bukan sekadar menjadi jatah politik.

Sosok yang paling memahaminya jelas dari kalangan internal PLN, bukan lagi dari eksternal," ujar Yudhistira yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia, Rabu (16/10).

Sebagai Ketua Umum Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera), Yudhistira juga berharap Dirut PLN yang baru memiliki sifat humanis dan beretika baik, sehingga seluruh jajaran di PLN dapat bekerja dengan tenang tanpa takut berbuat kesalahan.

"Kepemimpinan yang mengedepankan arogansi dan kekuasaan, apalagi sampai memaki-maki bawahannya, bukanlah cerminan seorang pemimpin yang baik. Dirut PLN harus beretika dan menghargai seluruh jajaran, termasuk yang lebih senior," lanjutnya.

Yudhistira juga menyoroti kekayaan mantan Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, yang melonjak drastis selama menjabat.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta Darmawan naik dari Rp14,1 miliar pada 2020 menjadi Rp70,9 miliar pada 2023.

"Kenaikan kekayaan yang signifikan ini seharusnya menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk ditelusuri lebih lanjut," tegas Yudhistira.

Ia juga mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran dalam pemasangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) di Universitas Gajah Mada (UGM), yang didanai oleh PLN dengan anggaran miliaran rupiah. 

Hal ini, menurutnya, telah merugikan negara dan memerlukan tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Yudhistira berharap agar Presiden Prabowo dan Menteri BUMN yang terpilih nanti tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang hanya mengejar kekuasaan dan kekayaan. 

Dirut PLN mendatang haruslah sosok yang berintegritas, memahami kebutuhan perangkatnya, dan mampu menjalankan peran strategis PLN dengan baik.

"Memilih Dirut PLN dari kalangan eksternal hanya akan mematikan harapan pegawai PLN yang telah meniti karir sejak awal. PLN butuh pemimpin internal yang paham kebutuhan dan tantangan yang dihadapi perusahaan," pungkas Yudhistira.